Kepala desa maupun perangkat di Desa Banjaran sejak Januari 2015 telah kehilangan status pengelola aset tanah kas desa (TKD) atau bengkok.Setelah melalui proses perjalanan Panjang selama hampir 2 Tahun akhirnya di awal Tahun 2015 Pengelolaan Tanah Kas Desa di tangani langsung Oleh Pemerintah Desa Banjaran.

Dengan terbitnya regulasi anyar dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yakni pengelolaan TKD menjadi kewenangan pemerintah desa (pemdes) setempat, maka hal ini sangat sejalan dengan apa yang telah dilakukan dan dicita-citakan oleh Jajaran Perangkat Desa Banjaran.
Pemerintah Desa Banjaran  Mengeluarkan Peraturan Desa tentang Pelelangan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa, Jika ingin garap Sawah atau Tanah Kas Desa maka harus sewa ke pemdes. ‘’Sudah jelas aturannya di pasal 7 dan 8 Permendes 1/2015, jadi kewenangan pemdes,’’ ujar Sekretaris Desa Banjaran Eman Suherman Kepada Forum Musyawarah Desa.

Permendes nomor 1/2005 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Menurutnya permendes itu sudah sejalan dengan UU 6/2014 tentang Desa dan PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/ 2014 tentang Desa. Momon S.Pd. Selaku Ketua BPD juga menambahkan aturan itu mempertegas ketentuan mengenai pengelolaan TKD oleh pemerintah desa. Namun untuk tata cara pengelolaan masih mengacu pada permendagri 4/2007 tentang Pengelolaan Kekayaaan Desa. Sebab sampai bulan Februari ini belum ada aturan baru tentang tata cara pengelolaan TKD. ‘’Selama itu sejalan dan tak menentang aturan diperbolehkan mengikuti,’’ ujarnya.

Dijelaskannya Juga , sebelum ada Permendes 2/2015 itu pengelolaan Tanah Kas Desa atau bengkok langsung di tangan kepala desa maupun perangkatnya. Kondisi berbeda setelah Januari 2015 kemarin dimana perangkat mendapatkan penghasilan tetap (siltap) walaupun jumlahnya masih kecil karena dananya baru dari Hasil Kekayaan Desa yang bersumber dari Pelelangan Tanah Kas Desa tersebut.

Sebelum keluarnya Permendes nomor 1/2005 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Konsep Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Banjaran sudah menjadi Program Kerja Kepala Desa Terpilih Tahun 2008-2014 Bapak Efen Supra’i dan Dukungan dari semua Kelembagaan Desa serta Para Perangkat Desa.

Pembukaan Jalan Usaha Tani di Blok Sukawangi dengan alokasi dana dari Swadaya Murni Masyarakat.  pada Tanggal 27 - 29 Nopember Tahun

Eman Suherman selaku sekdes menambahkan dengan terbitnya sejumlah payung hukum. Di antaranya Permendagri nomor 111/2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, dan Permendagri 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari uraian tersebut Tanah Kas Desa pengelolaannya sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Desa Banjaran yang di koordinasikan dengan BPD dan sudah menjadi Keputusan Bersama Musyawarah Desa.

Tahun 2016 bisa dipastikan Pemerintah Desa Banjaran akan Menerima semua Hasil dari aset dan Kekayaan Desa di Bulan Januari. ” Serempak semua Pengelola Tanah Kas Desa akan mengikuti Lelang dan semua Penyewa Tanah kas Desa akan Membayar sewa Tanah Kas Desa ” Ujar Eman Suherman menegaskan.

 

Sumber : Desa Banjaran Kec.Banjaran

Share Button